Sabtu, Februari 02, 2019

Otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban wilayah otonom untuk menata dan mengurus sendiri hal pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat cocok dengan ketentuan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi wilayah berasal dari kata otonomi dan daerah.

Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sampai-sampai dapat ditafsirkan sebagai kewenangan untuk menata sendiri atau kewenangan untuk menciptakan aturan untuk mengurus lokasi tinggal tangga sendiri. Sedangkan daerah ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah.

Pengertian Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi wilayah di samping berlandaskan pada acuan hukum, pun sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang mesti diberdayakan dengan teknik memberikan wilayah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, khususnya dalam mengatur, memanfaatkan dan mencari sumber-sumber potensi yang terdapat di wilayah masing-masing.

Dasar Hukum Otonomi Daerah
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 , Pasal 18B ayat 1 dan 2.
  • Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan, serta perimbangan finansial Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
  • Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
  • UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.
  • UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  • UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah wilayah (Revisi UU No.32 Tahun 2004)

Tujuan Otonomi Daerah
Adapun destinasi pemberian otonomi daerah ialah sebagai berikut :
  • Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
  • Pengembangan kehidupan demokrasi.
  • Keadilan nasional.
  • Pemerataan distrik daerah.
  • Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan wilayah serta antar wilayah dalam rangka keutuhan NKRI.
  • Mendorong pemberdayaaan masyarakat.
  • Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, menambah peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan faedah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Silahkan Berkomentar Dengan Baik, Jika Terdapat Link Aktif Otomatis Komentar Akan Kami Hapus!
EmoticonEmoticon

close